Isu-isu kuat implementasi e-govenment adalah mewujudkan good
governance, menekan korupsi, mekanisme lebih transparan , memperbaiki
produktivitas dan efisiensi birokrasi, dengan keterlibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan di bidang pemerintahan.
Ketika e-government
dapat diimpementasikan dengan sempurna, tentunya akan memberikan berbagai
manfaat dan perubahan, seperti :
1.
Pelayanan
servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam
sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi
dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2.
Peningkatan
hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya
keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak
menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan
dari kesemua pihak.
3.
Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang
mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai
contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing
grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang
pas untuk anaknya.
4.
Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat
dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing.
Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya
jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa
kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus
terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam,
misalnya.
5.
Terjadinya
pergeseran dari paradigma birokrasi ke paradigma e-government sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1.
Pergeseran Paradigma dalam Penyampaian Pelayanan Publik.
6.
Membuat
mudah bagi setiap warga negara memperoleh pelayanan dan interaksi dengan
pemerintahnya, memperbaiki efisien dan efektivitas dan memperbaiki
tanggapan/tanggung jawab sistem pemerintahan kepada warga negaranya.
Selanjutnya akan memberikan value,
seperti : penyederhanaan pelayanan, menghilangkan lapisan-lapisan pelayanan,
memungkinkan semua warga negara memperoleh informasi dan pelayanan lebih mudah,
meringkas transaksi melalui integrasi sistem pemerintahan dan aliran
operasional sistem pemerintahan dapat dilakukan lebih cepat.
7.
Meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat , memperbaiki proses keterbukaan dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintahan , mereduksi biaya transaksi, terjadi
komunikasi dan interaksi pada proses pemerintahan dan menciptakan masyarakat
berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.
8.
Pemerintah
tidak tertutup dengan warga negara karena tersedianya akses informasi,
pelayanan yang modern, antar lembaga pemerintah dapat berkomunikasi dan kerja
lebih efisien dan efektif serta memungkinkan meningkatkan pendapatan dari
pajak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar